Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B Pengadilan Negeri Karanganyar meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi Selanjutnya
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil Selanjutnya
Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Karanganyar Klik Disini
Maklumat Layanan Informasi Publik Selanjutnya
Kembang Desa Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda. Klik Disini
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lanjut
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Karanganyar secara online Lanjut
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI Laporankan jika menemukan pelanggaran dilingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI Klik Disini

ptsponline

Scan Kembang Desa

ASEAN Law Association: 36th Governing Council Meeting

28 Mar

KUALA LUMPUR - Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., selaku Presiden ASEAN Law Association (ALA) resmi membuka 36th Governing Council Meeting di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu, 20 September 2014 pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 negara ASEAN, Hatta Ali memimpin konferensi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan terima kasih mendalam atas kehadiran para anggota delegasi. “Dalam memperkukuh dan memupuk kerja sama di ASEAN dibutuhkan semangat antar Ketua Mahkamah Agung. Kerja sama ini sebagai landasan terhadap rekomendasi Ad Hoc Meeting yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Mei 2014 dimana dalam Ad Hoc Meeting dihasilkan tiga rekomendasi yakni Access to Justice, Harmonisasi Hukum ASEAN, dan perpustakaan elektronik,” papar Hatta Ali.

ALA di Malaysia tahun ini memfokuskan pada pembuatan kelompok kerja website yudisial ALA. Website ALA dibuat pada tahun 2005 dimana pada awal pembuatannya hanya digunakan sebagai media komunikasi antara Kesekretariatan ALA dengan para anggotanya. Perkembangan teknologi melahirkan sebuah ide baru dalam pemanfaatan website ALA. Kebutuhan akan informasi hukum ASEAN, khususnya putusan-putusan perdata dan bisnis melahirkan sebuah ide untuk mengisi website ALA dengan putusan dari negara ASEAN. Putusan ini nantinya diharapkan akan menjadi acuan dalam menangani perkara bisnis di kawasan ASEAN.

ALA juga akan menyelenggarakan pelatihan yudisial melalui teknologi e-learning. Para pengajar dapat mengajar langsung di negara asalnya. “Penggunaan teknologi yang tepat guna sejalan dengan program ALA yang berorientasi pada masa depan sesuai dengan visi dan misinya,” ujarnya lagi. ALA adalah asosiasi yang menjembatani sekat-sekat hukum antar negara ASEAN dan sebagai wadah tukar menukar informasi hukum dan menjalin persahabatan para negara anggotanya. Semangat kekeluargaan yang besar dari para peserta ALA akan melahirkan kontribusi dalam menciptakan ikatan yang kuat dan integrasi hukum di wilayah ASEAN.